China Penjarakan Ribuan Pejabat

BEIJING – Jangan coba-coba korupsi jika menjadi pejabat di China.Negara ini sedang getol-getolnya memberantas tindak kejahatan itu dan sampai sejauh ini telah ada ribuan pejabat dipenjara karenanya.

Kemarin Deputi Menteri Pengawasan Hao Mingjing mengatakan, sebanyak 3.058 pejabat, termasuk beberapa wali kota, telah menerima vonis akibat terlibat korupsi. Banyak di antaranya dihukum beberapa tahun penjara bahkan ada yang dihukum seumur hidup hingga hukuman mati.

Para pejabat itu terbukti bersalah menggelapkan anggaran, menerima suap untuk pembangunan proyek, dan kejahatan lainnya. Hao mengungkapkan, pelanggaran tersebut terkait anggaran stimulus USD586 miliar (Rp5.449,8 triliun) pada akhir 2008 yang digunakan untuk pembangunan.

Sementara korupsinya terjadi dalam kurun waktu enam bulan dari Oktober hingga April.“Saat ini banyak kasus korupsi seperti itu terjadi.Jika kita tidak menerapkan langkah tegas,maka sangat sulit untuk memberangus koruptor,”tambahnya.

Pemerintah mengumumkan pada Desember lalu bahwa 12 pejabat dihukum karena terbukti bersalah menggelapkan dana stimulus. Kenyataannya, penggelapan dana stimulus ternyata telah merambat dan meluas ke seluruh provinsi di China.

Selain pejabat yang dihukum melalui proses pengadilan,Hao memaparkan bahwa 5.241 orang dipecat dari Partai Komunis sehingga karier politiknya berakhir. Hao pun mengumumkan beberapa pejabat pemerintah yang terlibat korupsi. Adalah Zhou Xuewen, pejabat kota Chengdu yang divonis hukuman mati pada November.

Zhou terbukti bersalah menerima suap senilai USD3,2 juta (Rp29,76 miliar) untuk menyepakati penjualan tanah.Namun, vonis mati Zhou diperingan di pengadilan lebih tinggi menjadi hukuman penjara beberapa puluh tahun.

Kemudian pejabat dari Suzhou, Shanghai, dan Chifeng di Inner Mongolia divonis seumur hidup karena menerima suap dalam transaksi penjualan tanah. Selanjutnya adalah Wang Qinghai, Deputi Wali Kota Zhengzhou,yang diduga menerima suap senilai USD2,8 juta (Rp26,04 miliar) atas persetujuan penjualan tanah. Belum ada vonis terhadap Wang hingga saat ini karena proses hukum masih berjalan.

Sementara Fu Kui, Kepala Bagian Penegakan Departemen Pengawasan, mengatakan pihaknya akan memerangi korupsi dengan tindakan keras. Kata dia, menerima uang suap dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah bukan suatu hal yang umum di China.

Fu mengutarakan,20 kasus yang sedang ditangani ternyata menjadi representatif bahwa banyak pejabat yang menerima suap untuk memberikan izin pembangunan proyek perumahan dan gedung bertingkat.

Parahnya lagi, proyek pembangunan swasta itu justru berada di tanah milik pemerintah.Padahal, untuk mendapatkan izin proyek properti itu sangat sulit.Tetapi,permainan antara pengusaha dan pejabat korup itu memainkan urusan menjadi mudah.

Akibat korupsi di bidang properti tersebut menyebabkan harga rumah dan sewa gedung melonjak hingga 12,8% pada April lalu di-bandingkan dengan tahun sebelumnya. “Untuk memerangi korupsi di bidang konstruksi dan real estat, kita akan memainkan peranan penting untuk memangkas harga rumah yang terus melonjak di beberapa wilayah,” ujar Fu.

Pada 2008 China menempati peringkat ke-72 dari 179 negara yang politisi dan pejabatnya berlaku korup. Laporan tersebut diungkapkan oleh Transparansi Internasional, sebuah lembaga nirlaba internasional.

Dalam kajian yang dilakukan Minxin Pei, Direktur Anugerah Carnegie untuk Perdamaian Internasional, menyimpulkan bahwa korupsi menjadi ancaman masa depan ekonomi China. “Kegagalan untuk menangani endemi korupsi di kalangan pejabat China akan menjadi ancaman serius bagi masa depan ekonomi bangsa dan stabilitas politik,”paparnya.

Minxin memaparkan, secara kasatmata,10% pembelanjaan pemerintah, kontrak, dan transaksi digunakan sebagai uang suap dan dikorup.Akar penyebab permasalahan korupsi adalah reformasi ekonomi yang setengah-setengah, lemahnya upaya penegakan hukum, dan keengganan Partai Komunis untuk mewujudkan reformasi politik.

“Meskipun pemerintah China memiliki lebih dari 1.200 undangundang, peraturan, petunjuk untuk memberantas korupsi, tetapi implementasinya masih buruk dan tidak efektif,”ungkap Minxin.“Lucunya lagi, pejabat korup yang dijebloskan ke dalam penjara tidak lebih dari tiga persen, jadi korupsi menjadi hal biasa karena tidak terlalu berisiko,”imbuhnya.